DPR mendesak Pemerintah dan Kementerian BUMN untuk memperjelas langkah restrukturisasi dan reformasibagi BUMN yang merugi dan tidak kunjung menunjukkan performa yang memuaskan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Aziz Stamboel dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN di DPR, Selasa, (15/3).

“Menteri BUMN harus tegas dan berani mengambil keputusan, terutama untuk BUMN-BUMN yang terus merugi dan tidak bisa memberi kontribusi dan malah menjadi beban. Kejelasan atas pembentukan holding, akuisisi, ataupun mergersangat pentinguntuk  memberi kepastian bagaimana BUMN-BUMN harus melangkah, terutama terkait dengan perencanaan bisnis mereka”, ungkap Kemal.  

Dalam Raker tersebut, Menteri BUMN menyampaikan peningkatan kinerja BUMN, diantaranya peningkatan laba bersih BUMN tahun 2010 mencapai lebih dari Rp90 triliun dan tumbuh 25% dibanding tahun 2009 yang sebesar Rp74 triliun. Kenaikan laba tersebut ditopang kenaikan pendapatan usaha dari Rp987,3 triliun di 2009 menjadi Rp1.073 triliun.

Menanggapi penjelasan menteri tersebut, Kemal Stamboel menekankan kembali peran strategis BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, baik melalui  kontribusi langsung pada APBN maupun kontribusi kepada perekonomian negara secara umum.

“Kontribusi langsung pada APBN mencakup tiga bentuk, yaitu dividen, pajak, dan hasil dana privatisasi. Total dividen yang disetorkan kepada keuangan negara tahun 2010 mencapa Rp 30,1 triliun, melampaui target yang tercantum pada APBN-P sebesar Rp 29,9 triliun” jelas Kemal.

Dalam pandangan politisi PKS ini,dari sisi kontribusi pada perekonomian secara umum, kontribusi BUMN meliputi operating expenditure (opex) atau belanja operasional, capital expenditure (capex) atau belanja modal/investasi, kapitalisasi pasar modal, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Public Service Obligation (PSO). Total opex selama 2010 mencapai sekitar Rp 932,15 triliun, naik 11,9 persen dibanding opex tahun 2009 sebesar Rp 832,99 triliun. Total capex tahun 2010 mencapai sekitar Rp 196,91 triliun, atau melonjak hingga 83,2 persen dibanding capex tahun 2009 senilai Rp 107,45 triliun.

 “Dari sini kita melihat posisi BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi sangat strategis. Dan untuk itu arahan dan direction dari pemerintah sebagai pemegang saham menjadi sangat strategis agar BUMN optimal.”ujar Kemal

Selain itu, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XIini juga menekankan perlunya dilakukan pemetaan secara jelas mana BUMN yang dituntut untuk menghasilkan profit dan mana yang ditujukan untuk kepentingan sosial (PSO).

“Hal ini penting untuk menata proses bisnis masing-masing, efisiensi maupun customer focusnya. Meski demikian keduanya tetap dituntut untuk tetap efisien dalam operasionalnya, termasuk yang menjalankan fungsi PSO”, paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemal kembali menekankan pentingnya pengelolaan BUMN sebagai korporasi modern. Untuk itu pembenahan manajemen dan budaya perusahaannya harus menjadi prioritas.

“Terkait ini saya melihat perlunya penempatan Direktur dan Komisaris yang juga professional agar BUMN benar-benar ingin menjadi world class company,"katanya